Jakarta, 9 November 2026 – Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menilai rencana demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2026 tidak akan menjadi aksi dengan jumlah peserta besar. Pernyataan tersebut disampaikan menjelang peringatan Hari Pahlawan yang bertepatan dengan agenda penyampaian aspirasi sejumlah kelompok masyarakat. Dudung memandang bahwa rencana demonstrasi tersebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan selama berlangsung sesuai ketentuan hukum. Ia juga menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Meski demikian, jumlah peserta dan perkembangan aksi baru dapat diketahui secara pasti setelah kegiatan berlangsung.
Dudung menyampaikan pandangannya di tengah meningkatnya perhatian terhadap rencana demonstrasi pada peringatan Hari Pahlawan. Sejumlah kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat sebelumnya menyatakan akan menyampaikan aspirasi mengenai berbagai persoalan nasional. Isu yang menjadi perhatian antara lain kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, penegakan hukum, serta persoalan sosial yang dinilai membutuhkan penyelesaian. Menurut Dudung, penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan keamanan, ketertiban, dan hak masyarakat lain yang menggunakan fasilitas umum.
Rencana demonstrasi pada 10 November menjadi perhatian karena bertepatan dengan momentum nasional untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Hari Pahlawan diperingati setiap tahun sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Bagi sebagian kelompok masyarakat, momentum tersebut juga digunakan untuk menyampaikan pandangan mengenai kondisi bangsa dan berbagai persoalan yang dianggap penting. Dudung menilai perbedaan pendapat dalam kehidupan bernegara merupakan hal yang wajar selama disampaikan melalui cara yang bertanggung jawab. Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana tetap kondusif dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
Pernyataan Dudung mengenai perkiraan skala demonstrasi tidak berarti bahwa seluruh kegiatan penyampaian aspirasi akan berlangsung dengan jumlah peserta yang sama. Setiap kelompok memiliki rencana, lokasi, dan jumlah massa yang dapat berbeda sesuai hasil koordinasi masing-masing. Karena itu, aparat keamanan tetap perlu mempersiapkan langkah pengamanan berdasarkan informasi dan perkembangan situasi di lapangan. Pengaturan lalu lintas serta perlindungan terhadap peserta aksi dan masyarakat umum menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengamanan. Langkah tersebut diperlukan agar kegiatan demonstrasi dapat berlangsung tanpa mengganggu keselamatan maupun aktivitas warga secara berlebihan.
Dalam konteks demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi konstitusi. Ketentuan mengenai pelaksanaan demonstrasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Melalui aturan tersebut, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, tuntutan, maupun pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, peserta demonstrasi memiliki kewajiban menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Aparat keamanan juga berkewajiban memberikan perlindungan dengan tetap mengedepankan pendekatan yang profesional dan proporsional.
Dudung turut menekankan pentingnya menjaga persatuan masyarakat di tengah berbagai perbedaan pandangan politik dan sosial. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah dapat disampaikan tanpa harus menimbulkan permusuhan antarkelompok masyarakat. Dialog dan komunikasi dinilai memiliki peran penting dalam mencari penyelesaian terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik. Pemerintah juga diharapkan dapat menerima aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan. Dengan demikian, kegiatan penyampaian pendapat dapat menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan tanpa mengorbankan stabilitas keamanan.
Menjelang pelaksanaan demonstrasi pada 10 November 2026, perhatian publik tertuju pada kesiapan aparat serta perkembangan rencana aksi di sejumlah wilayah. Penilaian Dudung Abdurachman bahwa demonstrasi tersebut bukan aksi besar masih merupakan perkiraan yang perlu dilihat berdasarkan kondisi sebenarnya. Masyarakat diimbau tetap menjalankan aktivitas seperti biasa sambil memperhatikan informasi resmi mengenai kemungkinan pengaturan lalu lintas dan kegiatan pengamanan. Sementara itu, peserta aksi diharapkan dapat menyampaikan tuntutan secara damai dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Peringatan Hari Pahlawan diharapkan tetap berlangsung dengan tertib sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan hak demokratisnya secara bertanggung jawab.