Den Haag, 20 November 2026 – Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) secara resmi menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap kelompok etnis Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017. Putusan bersejarah tersebut dibacakan di Den Haag, Belanda, pada Kamis (19/11/2026), setelah proses persidangan yang berlangsung hampir tujuh tahun sejak gugatan diajukan Gambia pada November 2019. Dalam putusannya, sembilan hakim menyatakan Myanmar melanggar Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948, sementara enam hakim menyampaikan pendapat berbeda. Keputusan tersebut menjadi tonggak penting dalam hukum internasional karena untuk pertama kalinya ICJ menetapkan tanggung jawab suatu negara atas tindakan genosida. Pengadilan menilai kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat Rohingya bukan sekadar operasi keamanan, melainkan tindakan yang menunjukkan niat menghancurkan sebagian besar kelompok tersebut. Putusan ini sekaligus memberikan pengakuan hukum internasional terhadap penderitaan korban yang selama bertahun-tahun menuntut keadilan.
Salah satu temuan utama ICJ adalah terjadinya pembunuhan massal terhadap warga sipil Rohingya selama operasi militer Myanmar pada 2017. Pengadilan menyatakan bukti yang diperiksa mendukung perkiraan sedikitnya 10.000 orang meninggal akibat kekerasan tersebut. Selain pembunuhan, aparat keamanan Myanmar dinyatakan melakukan pemerkosaan secara luas, termasuk pemerkosaan berkelompok, serta berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan Rohingya. Anak-anak juga menjadi sasaran kekerasan ekstrem, sementara warga yang berusaha menyelamatkan diri dilaporkan mengalami penembakan dan serangan ketika melarikan diri menuju Bangladesh. ICJ menemukan adanya pola kekerasan yang konsisten di berbagai wilayah Rakhine utara, sehingga tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai rangkaian kejadian yang berdiri sendiri. Pengadilan juga menilai pembunuhan, penderitaan fisik dan mental yang berat, serta tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok Rohingya merupakan bagian dari pelanggaran Konvensi Genosida. Keseluruhan bukti tersebut menjadi dasar penetapan adanya niat untuk menghancurkan sebagian kelompok etnis Rohingya.
Temuan penting lainnya berkaitan dengan penghancuran permukiman dan penghilangan jejak keberadaan masyarakat Rohingya di wilayah asal mereka. ICJ menyimpulkan bahwa pasukan keamanan Myanmar melakukan penghancuran desa dan lahan pertanian secara terorganisasi, kemudian sebagian wilayah tersebut digantikan dengan bangunan permanen, termasuk fasilitas keamanan. Pengadilan juga menemukan adanya upaya mendorong pemukiman kelompok etnis lain di atas tanah yang sebelumnya dihuni masyarakat Rohingya. Tindakan tersebut memperburuk kondisi pengungsian karena banyak korban kehilangan rumah, tanah, dan kesempatan kembali menjalani kehidupan normal. Selain itu, Myanmar dinyatakan gagal menjalankan kewajiban untuk mencegah genosida, menghukum pelaku, dan membentuk perangkat hukum yang diperlukan untuk melaksanakan Konvensi Genosida. Pengadilan menemukan pelanggaran terhadap perintah sementara pada Januari 2020 yang mewajibkan Myanmar menjaga bukti terkait dugaan genosida. Namun, ICJ tidak menyatakan Myanmar terbukti melakukan penghasutan genosida secara langsung dan terbuka oleh pihak swasta, sehingga terdapat perbedaan antara pelanggaran yang dinyatakan terbukti dan tuduhan yang tidak diterima pengadilan.
Sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, ICJ memerintahkan Myanmar menghentikan pelanggaran yang masih berlangsung dan mengambil langkah nyata untuk memastikan tindakan serupa tidak terulang. Pemerintah Myanmar diwajibkan melakukan penyelidikan terhadap individu yang secara wajar diduga terlibat dalam kejahatan berdasarkan Konvensi Genosida, kemudian menuntut dan menghukum mereka apabila bukti memenuhi persyaratan hukum. Pengadilan juga memerintahkan pemulihan hak korban, termasuk membuka jalan bagi pengungsi Rohingya untuk kembali ke tempat tinggal mereka secara aman, sukarela, dan bermartabat. Penyatuan kembali keluarga yang terpisah akibat kekerasan turut menjadi bagian dari langkah pemulihan yang diwajibkan. Myanmar juga harus memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami kelompok Rohingya, meskipun besaran dan mekanisme pembayaran akan ditentukan dalam tahap persidangan berikutnya. Dalam waktu dua tahun sejak putusan dibacakan, Myanmar diwajibkan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pemulihan dan rencana kompensasi. Putusan ICJ bersifat final dan mengikat secara hukum internasional, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan kepatuhan Myanmar serta dukungan masyarakat internasional.
Keputusan ICJ mendapat perhatian luas dari organisasi hak asasi manusia dan masyarakat Rohingya yang selama bertahun-tahun hidup dalam pengungsian. Lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah operasi militer Myanmar pada 2017, sementara banyak lainnya masih menghadapi ketidakpastian mengenai keselamatan dan status kewarganegaraan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menyambut putusan tersebut sebagai pengakuan penting terhadap korban genosida sekaligus penegasan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Organisasi kemanusiaan juga menilai keputusan tersebut membuka peluang untuk memperkuat tuntutan pemulihan hak dan perlindungan bagi pengungsi. Meski demikian, penerapan putusan menghadapi tantangan besar karena situasi politik dan keamanan Myanmar masih belum stabil. Kepastian mengenai kepulangan pengungsi, pemulihan tempat tinggal, serta pembayaran kompensasi membutuhkan langkah nyata yang dapat dipantau secara internasional. Dengan putusan ini, perhatian dunia kini tertuju pada pelaksanaan kewajiban Myanmar agar pengakuan hukum atas genosida Rohingya dapat diikuti pemulihan yang benar-benar dirasakan para korban.