Jakarta, 13 Oktober 2026 – Pemerintah Indonesia mengecam keras serangkaian serangan yang menyasar warga sipil dan fasilitas penerbangan di Arab Saudi di tengah meningkatnya ketegangan antara kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat sipil harus menjadi prioritas dalam setiap konflik bersenjata. Indonesia juga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap serangan lintas batas yang mengakibatkan korban jiwa dan mengganggu operasional penerbangan internasional. Pemerintah meminta seluruh pihak yang terlibat untuk menghentikan serangan maupun tindakan balasan yang berpotensi memperburuk situasi keamanan. Seruan tersebut menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik melalui jalur damai dan diplomasi.
Pernyataan resmi pemerintah Indonesia disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri pada Senin, 12 Oktober 2026, dan kembali menjadi perhatian pada Selasa. Indonesia menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil serta objek sipil tidak dapat dibenarkan dalam konflik bersenjata. Perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran merupakan kewajiban yang harus dihormati seluruh pihak. Pemerintah juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional. Ketentuan tersebut mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dan pembatasan tindakan militer selama berlangsungnya konflik.
Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap serangan yang menyasar sejumlah bandar udara di Arab Saudi. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menjadi salah satu fasilitas yang terdampak dalam rangkaian serangan pada 10 hingga 11 Oktober 2026. Insiden tersebut dilaporkan menyebabkan korban meninggal dunia dan luka-luka serta memicu gangguan terhadap kegiatan penerbangan sipil. Situasi keamanan yang memburuk membuat otoritas penerbangan perlu melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas dan keselamatan operasional. Gangguan pada bandara internasional juga berpotensi memengaruhi perjalanan masyarakat dari berbagai negara yang menggunakan Arab Saudi sebagai tujuan maupun titik transit.
Selain persoalan keselamatan penerbangan, Indonesia menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat konflik yang berlangsung di Yaman. Pertempuran berkepanjangan telah menimbulkan berbagai persoalan kemanusiaan, termasuk keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pangan, dan kebutuhan dasar masyarakat. Serangan lintas batas berpotensi memperluas dampak konflik hingga ke kawasan yang sebelumnya tidak menjadi pusat pertempuran. Pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia serta berharap masyarakat yang mengalami luka dapat segera memperoleh pemulihan. Perlindungan warga sipil dinilai harus menjadi perhatian utama dalam setiap langkah yang diambil pihak-pihak yang bertikai.
Kementerian Luar Negeri juga menyerukan agar seluruh pihak menahan diri secara maksimal dan menghindari tindakan yang dapat memicu peningkatan ketegangan. Serangan balasan yang terus berlangsung berisiko menciptakan rangkaian kekerasan baru dan memperbesar jumlah korban. Karena itu, Indonesia mendorong penghentian serangan sebagai langkah awal untuk membuka ruang penyelesaian melalui komunikasi diplomatik. Dialog dipandang penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan membangun kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak terkait. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian damai perlu menjadi tujuan utama dalam menghadapi konflik kawasan tersebut.
Dalam pernyataannya, Indonesia turut menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah setiap negara. Prinsip tersebut merupakan bagian mendasar dari hubungan internasional yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap tindakan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat maupun stabilitas negara lain perlu disikapi berdasarkan ketentuan hukum internasional. Indonesia juga mengingatkan bahwa penyelesaian perselisihan melalui penggunaan kekerasan dapat memperpanjang penderitaan masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan diplomasi dan penghormatan terhadap hukum internasional menjadi landasan penting dalam upaya meredakan konflik.
Perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi juga menjadi perhatian pemerintah karena banyak warga negara Indonesia tinggal dan bekerja di negara tersebut. Selain pekerja migran dan tenaga profesional, Arab Saudi merupakan tujuan perjalanan keagamaan bagi masyarakat Indonesia. KBRI Riyadh bersama KJRI Jeddah terus memantau kondisi keamanan dan menjalin komunikasi dengan otoritas setempat. Berdasarkan pemantauan hingga Minggu, 11 Oktober 2026, belum terdapat WNI yang teridentifikasi menjadi korban meninggal dunia maupun luka dalam serangan Bandara Internasional King Khalid. Meski demikian, proses pemantauan tetap dilanjutkan untuk memastikan keselamatan seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah terdampak.
Pemerintah Indonesia mengimbau WNI di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari kawasan yang berpotensi mengalami gangguan keamanan. Masyarakat juga diminta membatasi perjalanan yang tidak mendesak serta mengikuti arahan resmi otoritas setempat. Bagi penumpang yang memiliki jadwal penerbangan dari atau menuju Arab Saudi, pemeriksaan status perjalanan kepada maskapai menjadi langkah penting. Perubahan jadwal maupun pembatalan penerbangan dapat terjadi mengikuti perkembangan kondisi keamanan dan hasil pemeriksaan fasilitas bandara. Perwakilan Indonesia tetap menyediakan pelayanan perlindungan dan bantuan kekonsuleran bagi warga yang membutuhkan.
Kecaman Indonesia terhadap serangan warga sipil dan bandara di Arab Saudi menunjukkan perhatian pemerintah terhadap dampak kemanusiaan dari meningkatnya konflik Houthi dan Arab Saudi. Seruan penghentian kekerasan diharapkan dapat mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mengutamakan keselamatan masyarakat serta menghindari tindakan yang memperburuk keadaan. Penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan kedaulatan negara menjadi prinsip yang terus ditekankan dalam sikap diplomatik Indonesia. Di sisi lain, pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan WNI yang berada di kawasan terdampak melalui koordinasi dengan perwakilan diplomatik. Upaya dialog dan penyelesaian damai diharapkan dapat membuka jalan bagi penurunan ketegangan sekaligus mencegah bertambahnya korban akibat konflik bersenjata.