Jakarta, 8 September 2026 – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah terus memperkuat pasokan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen. Penguatan dilakukan dengan menambah alokasi beras medium SPHP sebanyak 1 juta ton sehingga pasokan yang dapat disalurkan melalui berbagai saluran distribusi menjadi lebih besar. Beras tersebut diarahkan untuk menjangkau pasar rakyat, ritel modern serta sejumlah jaringan penjualan lain yang telah bekerja sama dalam program SPHP. Pemerintah berharap penambahan volume dapat menjaga ketersediaan beras dengan harga sesuai ketentuan ketika terjadi peningkatan kebutuhan maupun tekanan harga di sejumlah daerah. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari intervensi pemerintah agar stok Cadangan Beras Pemerintah dapat dimanfaatkan secara efektif untuk stabilisasi pasar.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan tambahan alokasi tersebut dimaksudkan untuk memperbesar volume beras SPHP yang dapat masuk ke pasar. Pemerintah ingin memastikan masyarakat mempunyai alternatif beras medium dengan harga yang telah ditetapkan sehingga gejolak harga dapat ditekan ketika pasokan komersial mengalami perubahan. Distribusi juga tidak hanya difokuskan pada satu saluran karena karakteristik konsumen berbeda antara pasar tradisional dan ritel modern. Semakin banyak titik penjualan yang memperoleh pasokan, semakin mudah masyarakat mendapatkan beras SPHP di wilayah tempat tinggal masing-masing. Pemerintah karena itu terus berkoordinasi dengan Perum Bulog dan berbagai mitra penyalur untuk mempercepat pergerakan stok dari gudang menuju konsumen.
Pasokan SPHP menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan beras dan keterjangkauan harga. Program tersebut menggunakan Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog dan disalurkan melalui jaringan yang telah ditentukan sesuai petunjuk teknis. Pada tahun ini, akses masyarakat terhadap beras SPHP telah diperluas melalui pasar modern, pasar tradisional serta sejumlah instansi yang menjalankan program stabilisasi pangan. Bapanas sebelumnya juga merencanakan peningkatan batas maksimal pembelian dari semula dua kemasan atau 10 kilogram menjadi lima kemasan atau 25 kilogram per konsumen untuk meningkatkan aksesibilitas program. Beras SPHP yang beredar memiliki kualitas setara kategori medium dengan harga yang dirancang tetap terjangkau bagi masyarakat.
Penguatan distribusi dilakukan ketika pemerintah mempunyai stok Cadangan Beras Pemerintah yang relatif kuat untuk menopang berbagai program intervensi. Pada Mei 2026, stok CBP secara nasional tercatat mencapai sekitar 5,2 juta ton, sedangkan stok di Gudang Bulog Kelapa Gading yang menopang kebutuhan Jakarta dan Banten mencapai sekitar 126 ribu ton. Kondisi stok tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperbesar distribusi ketika dibutuhkan tanpa harus mengurangi perhatian terhadap ketahanan cadangan nasional. Pemerintah sebelumnya juga menegaskan peningkatan penyaluran perlu dilakukan agar besarnya stok dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui stabilisasi harga. Dengan demikian, keberhasilan program SPHP tidak hanya ditentukan oleh jumlah beras di gudang, tetapi juga kecepatan dan ketepatan distribusinya menuju pasar.
Pengawasan terhadap ketersediaan dan harga beras SPHP di lapangan turut diperkuat agar tambahan pasokan benar-benar sampai kepada konsumen sesuai ketentuan. Pada awal September, Bapanas bersama Satgas Pangan Polri, Perum Bulog, pemerintah daerah dan instansi terkait mulai mengintensifkan pemeriksaan rantai pasok perberasan di sejumlah wilayah. Pengawasan dilakukan dari produsen hingga tingkat eceran di pasar tradisional maupun ritel modern, termasuk memeriksa beras premium, medium dan SPHP. Untuk wilayah Zona 1 seperti Jawa Tengah, harga beras SPHP ditetapkan Rp12.500 per kilogram, sedangkan beras medium Rp13.500 dan premium Rp14.900 per kilogram. Pemerintah ingin memastikan harga yang dibayarkan konsumen tetap berada dalam batas ketentuan sekaligus mencegah penyimpangan pada rantai distribusi.
Optimalisasi penyaluran melalui toko mitra Bulog juga menjadi perhatian karena keberadaan stok di tingkat penjual sangat menentukan kemudahan masyarakat mendapatkan beras SPHP. Dalam pengawasan yang dilakukan di Salatiga pada awal September, koordinasi dengan toko mitra diperkuat untuk memastikan proses pemesanan hingga penyaluran berlangsung secara optimal. Pemeriksaan tidak berhenti di pasar, tetapi juga menelusuri rantai pasok hingga produsen apabila ditemukan ketidaksesuaian harga, mutu maupun pelabelan. Langkah tersebut menunjukkan intervensi pemerintah tidak hanya berorientasi pada penambahan volume, tetapi juga memastikan mekanisme distribusi bekerja sesuai aturan. Pengawasan berkala akan terus dilakukan di Jawa Tengah dan wilayah lain agar ketersediaan beras dengan harga sesuai ketentuan tetap terjaga.
Pemerintah sebelumnya telah mendorong peningkatan distribusi beras SPHP ke pasar rakyat karena pasar tradisional menjadi salah satu titik utama masyarakat membeli kebutuhan pangan sehari-hari. Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman pada Juni lalu meminta distribusi beras dan komoditas pangan strategis diperbaiki hingga menjangkau berbagai wilayah Indonesia. Pada periode tersebut, Cadangan Beras Pemerintah bahkan sempat berada pada kisaran 5,3 juta ton dan disebut sebagai salah satu level tertinggi yang pernah dicapai. Besarnya cadangan memberikan landasan bagi pemerintah untuk menjalankan program intervensi ketika harga di tingkat konsumen membutuhkan pengendalian. Namun, stok yang tinggi tetap perlu diimbangi distribusi yang lancar agar pasokan tersedia secara nyata di pasar dan bukan hanya tercatat berada di gudang penyimpanan.
Stabilitas harga beras juga menjadi perhatian karena komoditas tersebut mempunyai bobot penting dalam pengeluaran rumah tangga dan pembentukan inflasi pangan. Data yang dikutip Bapanas menunjukkan inflasi beras secara tahunan hingga Agustus 2026 berada di level 2,77 persen, lebih rendah dibandingkan 3,10 persen pada bulan sebelumnya. Secara bulanan, inflasi beras pada Agustus tercatat 0,42 persen setelah pada bulan sebelumnya berada di 0,49 persen. Pemerintah menilai kondisi pasokan nasional masih memadai sehingga fokus kebijakan diarahkan pada kelancaran distribusi sekaligus kepatuhan terhadap harga yang telah ditetapkan. Penguatan SPHP diharapkan membantu menjaga tren tersebut dengan menambah pilihan beras medium yang dapat diakses masyarakat ketika harga beras komersial mengalami tekanan.
Tambahan alokasi 1 juta ton beras SPHP pada akhirnya menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan harga hingga tingkat konsumen. Bapanas bersama Bulog akan menghadapi tantangan memastikan volume tambahan tersebut dapat tersebar secara merata melalui pasar rakyat, ritel modern dan jaringan mitra lainnya, terutama di daerah yang mengalami kenaikan harga. Pengawasan terhadap harga, kualitas serta ketersediaan juga diperlukan agar program stabilisasi tidak mengalami hambatan pada tingkat distribusi. Dengan stok pemerintah yang kuat, optimalisasi penyaluran menjadi faktor utama agar cadangan yang tersedia memberikan dampak langsung terhadap keterjangkauan pangan masyarakat. Pemerintah berharap penguatan SPHP dapat menjaga pasokan beras tetap memadai sekaligus membantu mempertahankan stabilitas harga nasional sepanjang sisa 2026.