Jakarta, 6 Mei 2026 — Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan daerah menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin dirasakan di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan langsung berhadapan dengan dampak lingkungan seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, hingga kerusakan ekosistem.
Dalam keterangannya, Wamendagri menyebut daerah perlu memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis keberlanjutan lingkungan. Kebijakan yang memperhatikan tata ruang, pengelolaan sampah, perlindungan kawasan hijau, dan mitigasi bencana dinilai sangat penting untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program penanganan lingkungan dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, tantangan perubahan iklim tidak dapat diatasi hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor.
Selain penguatan kebijakan, pemerintah daerah didorong meningkatkan edukasi masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap alam. Kesadaran publik disebut menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program lingkungan.
Fenomena perubahan iklim sendiri kini semakin dirasakan melalui meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi di berbagai daerah. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan akan sistem tata kelola daerah yang lebih tangguh dan responsif.
Pengamat lingkungan menilai peran pemerintah daerah sangat penting karena kebijakan lokal sering kali menjadi penentu keberhasilan program nasional terkait lingkungan hidup dan pengurangan emisi.
Dengan penguatan tata kelola yang baik, pemerintah berharap daerah dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat di masa depan.