New York, 22 September 2026 – Para pemimpin dunia berkumpul di New York, Amerika Serikat, untuk mengikuti Debat Umum tingkat tinggi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 yang dimulai Selasa. Hampir 130 kepala negara dan kepala pemerintahan diperkirakan hadir secara langsung dalam rangkaian pertemuan tersebut. Debat Umum berlangsung pada 22–26 September dan dilanjutkan pada 28 September di Markas Besar PBB. Forum tahunan ini menjadi ruang bagi negara anggota untuk menyampaikan posisi mengenai berbagai persoalan internasional.
Sidang tahun ini mengusung tema “Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all” atau memulihkan kepercayaan, mengelola transformasi, dan mewujudkan PBB yang memberikan hasil bagi semua. Tema tersebut muncul ketika sistem multilateral menghadapi tekanan akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan berbagai krisis yang terjadi secara bersamaan. Konflik bersenjata, keamanan internasional, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, serta perkembangan kecerdasan buatan menjadi bagian dari agenda pembahasan. Para pemimpin juga dijadwalkan menggelar sejumlah pertemuan bilateral di sela agenda utama.
Konflik di berbagai kawasan menjadi salah satu perhatian dalam rangkaian pertemuan tahun ini. Perang dan ketegangan di Timur Tengah serta Ukraina berlangsung ketika negara-negara anggota berupaya mencari ruang diplomasi melalui forum multilateral. Situasi di Sudan dan Myanmar juga termasuk persoalan internasional yang mendapat perhatian. Perbedaan kepentingan antarnegara membuat pencarian kesepakatan terhadap sejumlah konflik tetap menghadapi tantangan. Sidang Umum menjadi kesempatan bagi setiap negara untuk menyampaikan pandangan sekaligus mendorong pendekatan diplomatik terhadap berbagai krisis tersebut.
Selain konflik, perubahan iklim mendapat porsi penting dalam pekan tingkat tinggi. PBB menjadwalkan pertemuan tingkat tinggi mengenai aksi iklim dan transisi yang adil pada 23 September, disusul pembahasan ancaman kenaikan permukaan laut pada 24 September. Isu tersebut berkaitan dengan kekhawatiran negara-negara yang menghadapi peningkatan risiko bencana serta dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat. Agenda lain mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi pada 25 September. Rangkaian tersebut memperlihatkan luasnya persoalan yang dibahas di luar agenda keamanan dan geopolitik.
Perkembangan kecerdasan buatan juga semakin menonjol dalam pembicaraan internasional. Kemajuan teknologi tersebut memberikan peluang besar dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik, tetapi sekaligus memunculkan persoalan mengenai keamanan, kesenjangan, serta tata kelola. PBB mendorong dialog internasional agar pemanfaatan AI berlangsung secara aman dan bertanggung jawab. Negara-negara menghadapi tantangan untuk membangun kerangka kerja yang dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Pembahasan tata kelola AI menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama internasional di tengah transformasi digital.
Indonesia turut berpartisipasi dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81 dengan Menteri Luar Negeri Sugiono memimpin delegasi nasional. Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan Indonesia dalam sesi Debat Umum pada Sabtu, 26 September malam waktu New York. Indonesia akan menyampaikan pandangan mengenai perkembangan global sekaligus menegaskan komitmen terhadap multilateralisme dan kepentingan negara berkembang. Agenda delegasi Indonesia juga mencakup isu perdamaian, keamanan, Palestina, perubahan iklim, serta sejumlah pertemuan bilateral. Indonesia turut memanfaatkan pertemuan tersebut untuk meluncurkan kampanye pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030.
Sidang Umum PBB ke-81 menjadi salah satu pertemuan diplomatik terbesar ketika dunia menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan. Setiap negara memiliki satu suara di Majelis Umum, sehingga forum tersebut menjadi tempat bagi seluruh 193 negara anggota untuk terlibat dalam pembahasan persoalan internasional. Hasil pertemuan tidak selalu menghasilkan kesepakatan langsung, tetapi rangkaian dialog memberikan ruang bagi negara-negara untuk mencari titik temu dan membangun kerja sama. Pertemuan bilateral maupun multilateral selama pekan tingkat tinggi juga dapat digunakan untuk membahas persoalan yang tidak seluruhnya diselesaikan melalui forum resmi. Rangkaian Debat Umum akan berlangsung hingga 28 September 2026.